Perjalanan Orang Biasa

Dikisahkan bahwa tak ada pemuda dari seluruh kerajaan yang mau menjadikan Manggali istri karena kabar yang santer terdengar Calonarang adalah penganut ilmu hitam. Sesungguhnya Manggali adalah gadis desa yang cantik, berbudi baik dan ramah kepada semua orang. Namun gadis malang ini menjadi korban dari predikat yang disandang oleh sang ibu. Karena tidak ada yang mau melamar anak gadisnya yang sudah mulai memasuki usia nikah, murkalah sang janda. Dengan kekuatan yang dimilikinya dan dibantu oleh beberapa muridnya, Calonarang menyebarkan kekuatan teluh yang didapat dari Bathari Bhagawati. Satu persatu warga desa tewas karena wabah penyakit.

Kabar tentang kejahatan Calonarang akhirnya sampai di telinga raja. Berbagai upaya dikerahkan oleh raja untuk mengalahkan sang janda dari Dirah, termasuk menitahkan patih kerajaan, namun ternyata sia-sia. Akhirnya brahmana kerajaan Empu Bharadah dimintai bantuan. Sang Brahmana mengutus muridnya Empu Bahula untuk menyelidiki kekuatan Calonarang. Kedatangan Empu Bahula ke desa Dirah disambut penuh suka cita oleh Calonarang. Tentunya juga Diah Ratna Manggali. Singkat cerita akhirnya mereka menikah. Keduanya hidup bahagia sebagai suami-istri, namun tugas kerajaan tetap harus dijalankan. Beberapa bulan di desa Dirah membuat Empu Bahula tahu sumber kekuatan sang mertua.

Dengan diketahuinya rahasia kekuatan Calonarang, Empu Bharadah akhirnya dapat mengalahkan Calonarang dan kerajaan Daha tentram kembali. Kisah ini diakhiri dengan kematian Calonarang yang penuh kebahagiaan karena Diah Ratna Manggali telah menemukan tambatan hatinya.

Sampai sekarang kisah ini tetap menjadi kisah yang menarik di Bali dan dijadikan tema utama dari berbagai kesenian seperti drama tradisional dan wayang kulit. Setiap pementasan cerita Calonarang selalu dihiasi dengan unsur magis yang menyebabkan pementasan menjadi menyeramkan. Semua pementasan yang berhubungan dengan Calonarang selalu menempatkan Calonarang sebagai tokoh antagonis yang menjadi simbol kejahatan. Kata "Rangda" di Bali mengalami pergeseran makna dimana "Rangda" saat ini digunakan sebagai istilah bagi sosok mengerikan dengan rambut panjang berjuntai, mata melotot, taring panjang, ditambah dengan lidah panjang yang selalu menjulur. Dalam tari Barong, rangda mewakili sifat jahat manusia dan barong mewakili sifat baik manusia. Padahal rangda awalnya berarti janda atau wanita yang telah ditinggal suaminya.

Sekarang ini banyak analisis yang dilontarkan sehubungan dengan cerita ini. Salah satunya adalah, dalam teks yang ditemukan dalam bahasa Jawa Kuno tidak diceritakan kondisi politik kerajaan Daha saat itu. Predikat titisan Wisnu yang disandang raja menjadikan kekuasaan raja absolut, sehingga pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan kebijakan kerajaan akan dianggap sebagai pikiran jahat yang harus ditumpas. Desa Dirah sendiri adalah desa kecil yang masih dalam kekuasaan Daha, maka pemikiran kritis Calonarang bisa menjadi ancaman bagi kekuasaan yang absolut itu. Apalagi Calonarang hanyalah seorang janda sehingga issu-issu gender lebih mudah dimasukkan. Seperti misalnya, wanita lebih gampang mempelajari ilmu hitam dibandingkan laki-laki.

Dalam teks disebutkan Calonarang dengan murid-muridnya mendapat kekuatan dari Bhatari Bagawati, yang dalam keyakinan tradisional merupakan sakti Dewa Siwa. Dari sini ada hal yang mencurigakan, jangan-jangan pemikiran Calonarang adalah bagian dari filsafat Tantra yang merupakan hal baru di Jawa pada saat itu. Seperti yang kita ketahui di dalam masyarakat kita, pemikiran-pemikiran baru selalu mendapat menentangan dari budaya konservatif yang telah dianut umum. Jika penentangan ini dilakukan oleh negara atau konstitusi maka jadilah pemikir-pemikir baru itu sebagai sosok jahat. Calonarang sendiri akhirnya dibuat jahat dengan isu-isu ilmu hitam dan kematian banyak warga desa di Daha. Tidak ada analisis secara medis yang dilakukan saat itu terhadap kematian warga desa. Maklum Universitas Airlangga belum dibangun dan belum mewisuda dokter-dokternya. Maka disimpulkanlah itu adalah berbuatan Calonarang. Siapapun yang menentang dewa maka dia adalah kejahatan itu sendiri. Kesimpulan yang gampang bukan?

Kaum feminis Bali melihat cerita ini lebih pada pengorbanan seorang ibu demi kebahagian anaknya. Pandangan lain menyebutkan bahwa cerita ini mewakili dominasi laki-laki atas perempuan. Konflik-konflik yang terjadi antar kedua gender ini haruslah dimenangkan oleh laki-laki. Maunya sih!!

Pertanyaan ini menjadi relevan mengingat masih ada regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam yang yang tumpang tindih, misalnya antara UU Otonomi Daerah dengan regulasi sumber daya alam yang bersifat sektoral. Selain itu yang terjadi saat ini justru otonomi daerah menambah deretan eksploitasi. Semakin menguatnya kekuasaan yang merangsek ke tingkat lokal berkombinasi dengan pemerintah yang lemah dan institusi sipil yang juga lemah telah membuka jalan untuk penyalahgunaan kekuasaan politik dan kekuasaan administratif, bangkitnya sentimen etnis dan keagamaan serta perusakan lingkungan alam demi menarik keuntungan yang cepat dan sebanyak-banyaknya. Secara real dapat kita lihat pada laju kerusakan lingkungan dan sumber daya alam pada era otonomi daerah meningkat secara signifikan. Jika di masa Orde Baru yang sentralistik, segala kebijakan yang berkaitan dengan eksploitasi berasal dari pemerintah pusat yang mana keuntungan dari eksploitasi tersebut juga terkonsentrasi pada elite-elite pusat saja. Sedangkan lewat otonomi daerah, penguasa daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan dengan mengobral dan menguras habis sumber daya alam mereka juga untuk kepentingan penguasa tersebut ataupun kelompoknya.

Mengubah Paradigma
Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam tanpa diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya, yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu semakin tinggi. Kondisi ini menjadi semakin parah dengan adanya ketidakadilan basis legitimasi hukum yang memberikan hak penguasaan yang lebih besar kepada pengusaha dibandingkan hak yang ada pada masyarakat yang meskipun jumlahnya lebih besar menikmati sedikit ruang dalam memanfaatkan sumber daya alam (Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri; 2005).
Pengelolaan sumber daya alam yang bersifat sektoral sangat berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan guna mencapai keuntungan komersial tanpa memperhitungkan daya dukung ekologisnya. Pendekatan seperti ini, jika kita lihat secara kritis merupakan pesanan untuk mendukung basis ekonomi pertumbuhan dengan birokrat-intelektual-komprador sebagai agennya.
Ketika kita berbicara tentang bencana ekologis atau bencana yang terjadi sebagai akumulasi dari kerusakan lingkungan akibat eksploitasi, tidak bisa dilepaskan dari sistem pengelolaan sumber daya alam yang timpang ini. Ke depan, diperlukan sebuah antitesis dari pendekatan ini yang lebih berpihak pada kelestarian dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Tentu saja pendekatan ini tidak tunduk pada basis ekonomi pertumbuhan yang kapitalistik.
Paradigma seperti apa yang dapat menjadi antitesis? Dari sudut pandang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, bio-region merupakan pilihan yang cukup tepat karena dengan adanya otonomi daerah pengelolaan sumber daya alam terkotak-kotak dalam wilayah administrasi yang kecil-kecil yang seringkali lebih sempit dari sistem ekosistem serta menimbulkan konflik antar daerah. Daya dukung sumber daya alam per daerah administratif tidak mampu mendukung pembangunan dan kehidupan jangka panjang sehingga diperlukan kerja sama antara daerah untuk mencapai kesejateraan bersama dan berkelanjutan sistem penyangga kehidupan.
Pendekatan bio-region memiliki beberapa karakteristik. Pertama, merupakan teritori tanah dan air yang lingkupnya tidak ditentukan oleh batasan politik/administratif, tetapi oleh batasan geografis komunitas manusia dan sistem ekologi. Kedua, mata pencarian pokok, klaim, serta kepentingan komunitas lokal berikut kriteria untuk pembangunan dan pelestarian regional dijadikan pusat perhatian dengan tidak mengabaikan kepentingan ekonomi dari luar. Ketiga, merupakan wilayah yang ''cukup luas'' untuk memelihara integritas komunitas, habitat dan ekosistem biologis, menunjang proses ekologis penting seperti zat hara, arus limbah, migrasi dan aliran air. Keempat, merupakan wilayah yang ''cukup kecil'' sehingga oleh masyarakat dianggap sebagai kampung halamannya, mempunyai identitas kultural yang unik serta mempunyai hak untuk menentukan pembangunannya sendiri (Walhi, 2002)
Pendekatan bio-region ini mengaitkan ekosistem, geografis masyarakat dan budaya untuk mendorong ikatan sosial yang diharapkan dapat meningkatkan ikatan eko-budaya yang mengakar pada suatu wilayah melebihi ikatan etnis dan birokrasi yang cenderung bersifat membatasai. Batas bio-region tidak dapat ditentukan dari ''atas'' karena bio-region adalah konsep ekologi dan budaya yang sudah ada beserta masyarakat yang tinggal di dalam tersebut. Dengan kata lain bio-region menyatukan ekosistem alam dengan masyarakat tanpa dibatasi oleh batas adminstrasi dan etnis, memerlukan riset dan ilmu pengetahuan (termasuk pengetahuan lokal), merupakan pendekatan kooperatif dan adaptif, serta memerlukan keterpaduan institusi (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan komunitas lokal).
Untuk itu diperlukan seorang pemimpin politik yang mempunyai keberanian untuk mempraksiskan pendekatan bio-region ini yang dimulai dari daerah. Karena bagaimana pun permasalahan lingkungan hidup dan konflik pengelolaan sumber daya alam bukan permasahalan teknis belaka melainkan merupakan ekses dari ketimpangan struktur kelas, gender dan ras dalam penguasaan sumber daya alam yang hanya dapat diselesaikan melalui pendekatan politik yang berpihak pada keadilan dan kelestarian.